PANDEGLANG TitikNOL - Untuk menjaga lingkungan pengungsian korban tsunami di sejumlah lokasi di Pandeglang terjaga kebersihannya, jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten melakukan edukasi kesehatan di sejumlah titik lokasi pengungsian, Sabtu (29/12/2018). Adapun beberapa titik yang menjadi lokasi edukasi Dinkes Banten yakni di Desa Taman Jaya, Desa Ujung Jaya dan Desa Tangkil Sari, Kecamatan

Jakarta ANTARA News - Pemerintah harus memitigasi bencana tsunami untuk wilayah-wilayah yang rawan terdampak seperti di pesisir selatan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kata pakar geologi dari Brigham Young University Ron Harris. Harris dalam diskusi tentang mitigasi bencana tsunami di Jakarta, Jumat, memaparkan mitigasi bisa dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi dan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. "Mengapa tsunami di Aceh memakan banyak korban? Masalahnya komunikasi, tidak ada orang di Aceh yang tahu tentang tsunami," kata Harris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun, Harris menyimpulkan prakiraan potensi terjadinya gempa berkekuatan di atas 9 skala Richter yang bisa menimbulkan tsunami yang sama seperti yang terjadi di Aceh pada 2004 bisa terulang di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. "Apa kita mau korban tsunami di Aceh terjadi lagi di Pulau Jawa?" kata Harris. Oleh karena itu dia menekankan pentingnya pemerintah melakukan mitigasi di daerah rawan seperti Pelabuhan Ratu dan Pangandaran Jawa Barat, Cilacap, Pacitan Jawa Timur, Denpasar dan Nusa Dua Bali, Lombok dan Sumba Nusa Tenggara Barat, pesisir selatan Pulau Timor, dan Waingapu Nusa Tenggara Timur. Harris menjelaskan potensi terjadinya gempa besar yang mengakibatkan tsunami dengan rumusan "20-20-20", yakni 20 detik lamanya gempa bumi untuk identifikasi potensi adanya tsunami, 20 menit jarak tempuh gelombang ke bibir pantai yang berarti waktu untuk evakuasi, dan 20 meter tinggi gelombang yang artinya masyarakat harus mencari tempat di ketinggian 20 meter untuk evakuasi. Dengan kategori seperti itu dan kondisi yang ada saat ini, wilayah yang paling berbahaya adalah Denpasar dan Nusa Dua Bali. "500 ribu orang tinggal di sana, 500 ribu orang yang berkunjung, satu juta orang ada di sana. Tidak ada tempat setinggi 20 meter dan harus evakuasi dalam 20 menit," ujar Harris. Berdasarkan simulasi model tsunami untuk wilayah selatan Bali, kawasan wisata di Denpasar dan Nusa Dua hampir dipastikan tenggelam oleh gelombang tsunami karena wilayahnya yang dekat sekali dengan air dan tak ada bangunan atau dataran tinggi. Oleh karena itu Harris berharap pemerintah Indonesia segera membuat rencana evakuasi secara matang, tidak hanya untuk Bali namun seluruh wilayah rawan Aditya RamadhanEditor Tasrief Tarmizi COPYRIGHT © ANTARA 2017

JAKARTA Pemerintah tengah mengembangkan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang akan diperuntukkan sebagai Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2). Kawasan ini berlokasi di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Memahami seperti apa bangunan yang ramah gempaPadang ANTARA - Pemerintah Kota Padang terus melakukan edukasi kebencanaan kepada warga yang berada di zona merah tsunami sebagai upaya meminimalkan korban jiwa jika bencana terjadi. "Kota Padang berada di bibir pantai Samudra Hindia, Padang termasuk daerah rawan bencana kami berharap seluruh warga memiliki pengetahuan yang baik saat menghadapi bencana," kata Asisten I Setdako Padang Edy Hasymi di Padang, Senin pada kegiatan kelurahan Siaga Bencana 2022. Menurut dia saat ini dari satu juta penduduk Kota Padang, 60 persen diantaranya berada di zona merah tsunami sehingga warga tersebut mesti dibekali dengan edukasi menghadapi bencana. "Keterampilan dan pemahaman dalam menghadapi bencana mesti dimiliki oleh setiap orang. Karena warga yang tidak memiliki keterampilan saat terjadi bencana akan terlebih dahulu menjadi korban," katanya. Ia menyampaikan selama ini, Pemkot Padang memang telah melakukan edukasi kepada masyarakat. Baca juga 10 tahun gempa Padang dan peningkatan kewaspadaan bencana Baca juga Padang perkuat pengembangan sekolah siaga bencana "Bahkan Kota Padang diharapkan menjadi kota cerdas bencana. Namun edukasi yang diberikan kepada masyarakat sempat terhenti karena pandemi COVID-19," katanya. Edy berharap edukasi dalam menghadapi bencana dapat diberikan pihak kelurahan kepada seluruh warga. Karena itu, ia berkeinginan seluruh aparat di kelurahan dan masyarakat memahami edukasi atau pengetahuan tentang kebencanaan yang diberikan narasumber dalam kegiatan Kelurahan Siaga Bencana Tahun 2022. “Dengan demikian pengetahuan yang didapat kemudian diberikan kepada seluruh warga,” katanya. Kegiatan Kelurahan Siaga Bencana Tahun 2022 diikuti lima kelurahan diikuti lurah beserta perangkat kerjanya termasuk masyarakat setempat untuk mengedukasi bencana dari sejumlah narasumber. Lima kelurahan itu yakni Berok Nipah, Purus, Lubuk Buaya, Gates, serta Air Tawar Barat yang seluruh daerah itu berada di bibir pantai. Plt Kalaksa BPBD Padang Arfian mengatakan salah satu tujuan kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif membangun kesiapsiagaan masyarakat. "Termasuk melindungi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana," kata dia. Sebelumnya pakar gempa Dr Badrul Mustafa menilai kapasitas individual menjadi salah satu kunci seseorang bisa selamat dari bencana gempa dan tsunami. "Kapasitas individual yang dimaksud adalah pemahaman seseorang tentang bencana sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan saat gempa dan tsunami terjadi," kata dia. Ia memberi contoh orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang gempa dan tsunami sebelum bencana terjadi sudah paham apa tanda-tandanya dan apa yang harus dilakukan jika bencana datang. "Jadi kalau di daerah yang rawan maka kapasitas individu termasuk memahami seperti apa bangunan yang ramah gempa dan sesuai standar," kata dia. Kemudian kapasitas individu harus menular kepada lingkungan sehingga semua pihak akan bersinergi saling untuk saling menyelamatkan. Baca juga Zona merah bencana diminta tidak dijadikan daerah pemukiman Baca juga "Zona merah" tsunami ada di 26 desa Kabupaten Mukomuko, kata BPBDPewarta Ikhwan WahyudiEditor Zita Meirina COPYRIGHT © ANTARA 2022 Untukmempercepat terwujudnya kota tangguh bencana diperlukan kerja sama berjenjang antarkota/kabupaten (lokal), provinsi (regional), pusat (nasional), hingga antarnegara (internasional). Kerja sama fokus pada upaya pengembangan kapasitas daerah, berbagi praktik-praktik sukses, kebijakan dan program terbaik, serta inovasi sumber pendanaan. Foto Wakil Presiden Wapres Ma’ruf Amin kanan melakukan penanaman pohon di Pantai Kata, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa 6/4. Istimewa PARIAMAN – Disela-sela kunjungan kerja di Sumatera Barat, Wakil Presiden Wapres Ma’ruf Amin melakukan penanaman pohon di Pantai Kata, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa 6/4. Penanaman pohon tersebut tak hanya memperkuat mitigasi ancaman bahaya tsunami berbasis vegetasi, tetapi juga dapat mengurangi dampak abrasi akibat gelombang Pantai Kata merupakan wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bahaya tsunami. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan tanah yang landai sejauh 2 kilometer dari pesisir laut dibutuhkan vegetasi pelindung sebagai penahan dan pemecah gelombang Amin menyatakan bahwa pohon dapat mengurangi risiko bencana di pantai, seperti abrasi maupun tsunami.“Penanaman pohon di tepian pantai sebagai salah satu cara mengurangi risiko bencana,” ucap Ma’ruf pohon juga dilakukan bersama dengan Sekretaris Utama BNPB, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Gubernur Sumatera Barat, Walikota Pariaman dan didampingi oleh Anggota Komisi VIII DPR RI serta Anggota DPRD Kota bibit yang ditanam adalah 300 pohon ketapang, 100 pohon pule dan 100 pohon pinago, selanjutnya akan ditanaman pohon pinago secara bertahap. Jenis pohon tersebut dipilih karena dinilai memiliki keunggulan, seperti usia yang lebih panjang, batang yang tinggi, dan lebih kokoh sehingga juga bermanfaat menahan abrasi dan gelombang diharapkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat agar bisa merawatnya. Dengan harapan pohon tersebut bisa tumbuh dan memberi manfaat mengurangi risiko bencana. Terutama daerah pesisir pantai Pariaman rawan dengan tsunami dan abrasi. Apalagi ancaman bencana tidak bisa diprediksi kejadiannya, mengingat daerah Sumatera Barat menjadi daerah rawan Raditya JatiKepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Admin Humas Penulis Selvina Toisuta/M Arfari Dwiatmodjo MembangunFasilitas Darurat Bencana; Pemerintah Jepang juga membangun fasilitas darurat bencana di sejumlah wilayah yang rawan terdampak bencana. Salah satunya adalah Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park yang dibangun di distrik Koto, Tokyo. Saat keadaan normal, taman seluas 13 hektare ini bisa digunakan warga untuk rekreasi. – Untuk menghadapi berbagai bencana baik bencana alam, bencana non-alam hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini paparan mengenai tujuan dilakukannya upaya penanggulangan bencana. Baca juga Sistem Penanggulanan Bencana Indonesia Tujuan penanggulangan bencana Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana bertujuan untuk Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Menghargai budaya lokal. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baca juga Banyak Bencana Alam Terjadi Tahun Ini, Berikut Penjelasan BMKG Siapa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana? Menurut UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah pusat Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana Berikut ini tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai UU tersebut, meliputi Baca juga Curah Hujan Tinggi, Waspada Bencana Alam di Jateng Selatan dan Pegunungan Tengah Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Pemulihan kondisi dari dampak bencana. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang memadai. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai. Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Baca juga Ridwan Kamil Tetapkan Condition Tanggap Darurat Bencana untuk 5 Daerah Wewenang pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana Pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. Baca juga Sepanjang 2019, BNPB Catat Bencana Alam Terjadi di Republic of indonesia Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD yang memadai. Baca juga Tanggulangi Bencana, Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana Selain tanggung jawab, Pemerintah Daerah juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana denga provinsi dan atau kabupaten atau kota lain. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten atau kota. Baca juga Cianjur Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem, Ratusan Personel Tanggap Bencana Disiapkan Penetapan status bencana Lalu bagaimana cara pemerintah pusat maupun daerah menetapkan tingkatan bencana yang terjadi? Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator sebagai berikut Jumlah korban Kerugian harta benda Kerusakan prasarana dan sarana Cakupan luas wilayah yang terkena bencana Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram “ News Update”, caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Kedungkandang MC - Belajar di tempat yang nyaman seperti halnya di bawah rindangnya pepohonan merupakan suatu anugerah yang tak ternilai. Demi menciptakan suasana belajar yang semakin nyaman itulah SDN Model Tlogowaru Kota Malang membangun Taman Edukasi, Kamis (26/5). Taman Edukasi yang berada di halaman sekolah dengan nuansa rerimbunan pepohonan membuat anak-anak semakin nyaman untuk

penyiapan strategi mitigasi sesuai dengan kearifan lokal harus dilakukanJakarta ANTARA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG telah mengantisipasi potensi kejadian tsunami dengan membangun sistem peringatan dini, namun belum dapat sepenuhnya menjamin keberhasilan upaya pencegahan jatuhnya korban jiwa tanpa kesiapan masyarakat, maka edukasi harus terus berlanjut. "Masih sangat diperlukan kesungguhan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat bersama-sama Pemerintah Pusat untuk melakukan berbagai langkah kesiapan pencegahan bencana," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa. Menurut dia, langkah tersebut harus didasarkan pada edukasi masyarakat agar mampu melakukan perlindungan dan penyelamatan diri terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, juga merespon peringatan dini secara cepat dan tepat. Edukasi salah satunya dapat dilakukan melalui media massa secara tepat, untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan. Baca juga Memahami gempa megathrust dan risikonya Baca juga BMKG Segmen megathrust Nias-Simeulue miliki magnitudo tertarget 8,7 Guna mencegah kepanikan masyarakat seperti yang terjadi beberapa hari terakhir, dengan pemberitaan media mengenai hasil kajian peneliti ITB tentang potensi tsunami hingga 20 meter di wilayah selatan Jawa akibat gempa megathrust. Selain itu, kesiapan pemerintah daerah juga sangat penting dalam menyediakan sarana dan prasarana evakuasi, peta rawan bahaya gempa bumi dan tsunami, jalur dan tempat evakuasi serta melaksanakan gladi evakuasi secara rutin. Pemerintah juga perlu menerapkan standar bangunan tahan gempa bumi dan tsunami terutama untuk bangunan publik dan bangunan vital, melaksanakan audit bangunan yang diikuti dengan upaya memperkuat konstruksi bangunan agar benar-benar tahan terhadap gempa dan tsunami. Serta dalam menerapkan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan menegakkan aturan secara ketat agar masyarakat dan seluruh pihak benar-benar mematuhi seluruh langkah upaya mitigasi. "Langkah-langkah penyiapan strategi mitigasi yang sesuai dengan kearifan lokal saat ini harus benar-benar dilakukan, diuji dan ditingkatkan," tambah dia. Hal itu sesuai dengan amanah Undang-undang no. 24/ tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden no 93/ tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami. Baca juga Benarkah gempa Lombok sebabkan "megathrust" Pulau Jawa dalam waktu dekat? Baca juga BMKG Kerentanan gempa di Indonesia harus diterimaPewarta Desi PurnamawatiEditor Zita Meirina COPYRIGHT © ANTARA 2020

KBRNLhokseumawe : Peringatan mega musibah tsunami yang digelar setiap tahun adalah salah satu upaya Pemerintah Aceh, untuk mengedukasi generasi penerus bangsa, untuk selalu siaga dan tangguh bencana, karena sebagaimana diketahui, Indonesia, khususnya Aceh adalah daerah yang berada dalam kawasan cincin BANDA ACEH – Peringatan mega musibah tsunami yang digelar setiap tahun adalah salah satu upaya Pemerintah Aceh, untuk mengedukasi generasi penerus bangsa, untuk selalu siaga dan tangguh bencana, karena sebagaimana diketahui, Indonesia, khususnya Aceh adalah daerah yang berada dalam kawasan cincin api dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kepada awak media usai menyampaikan sambutan pada acara puncak peringatan 17 tahun tsunami Aceh, yang tahun ini di pusatkan di Lapangan Parkir Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Minggu 26/12/2021. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur, karena pandemi covid-19 trendnya sudah melandai, sehingga peringatan tsunami bisa digelar seperti hari ini. “Alhamdulillah, kita tentu harus bersyukur karena pandemi covid-19 saat ini tren nya melandai, sehingga kita dapat menggelar peringatan tsunami seperti hari ini. Namun, kewaspadaan tetap harus kita kedepankan dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari,” kata Nova. Gubernur menjelaskan, edukasi tetap menjadi poin utama dalam setiap peringatan tsunami. Selain itu, secara keilmuan kita harus sadar terhadap fenomena alam dan mengajarkannya kepada anak cucu. “Karena mencegah bencana alam tentu tidak bisa, tapi mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam tentu bisa. Nah hal inilah yang menjadi inti dalam setiap peringatan tsunami. Selain itu, kita juga ingin menjadikan tsunami ini sebagai pariwisata scientifik, pariwisata sejarah dan pariwisata fisik alam sebagai pelajaran penanggulangan fenomena alam kepada anak cucu,” kata Nova. Sementara itu, dalam sambutannya pada puncak peringatan 17 tahun tsunami Aceh tahun 2021, Nova mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menjadikan momentum peringatan tsunami sebagai sarana untuk muhasabah diri. “Tidak terasa, tujuh belas tahun sudah kita memperingati musibah Gempa dahsyat dan Tsunami, yang terjadi 26 Desember 2004 lalu. Setiap tahun, sebagaimana pada hari ini, kita kembali bertafakur, menundukkan kepala, melakukan refleksi, berdzikir, mengirimkan doa-doa terbaik kepada para syuhada yang telah mendahului kita,” kata Nova. Gubernur mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum peringatan tsunami sebagai sarana untuk meyakinkan masyarakat, dan mengedukasi generasi muda, agar semakin memahami makna “Siaga Bencana, Tangguh Bersama.” “Tsunami 17 tahun lalu tentu tidak kita sangka-sangka. Musibah ini telah membuka mata banyak pihak untuk terus mencari cara agar kita makin giat mengedukasi generasi penerus untuk bersiaga atas bencana yang mungkin timbul. Ikhtiar ini tak mungkin dilakukan hanya oleh Pemerintah saja. Kita harus siap berkolaborasi dan bersama-sama melakukan yang mungkin kita perbuat, sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing,” imbau Nova. Selain itu, sambung Gubernur, sebagai makhluk beragama, maka bila ada tantangan yang mungkin menghadang, kita semua , tentu akan mencari solusi agar tangguh menghadapinya dengan memohon pertolongan Allah. “Insya Allah, kegiatan dzikir dan do’a bersama, ziarah, tausiyah, santunan anak yatim, serta kegiatan pendukung lainnya pada peringatan kali ini, semakin menguatkan kita untuk senantiasa bersyukur dan terus bergerak maju ke masa depan Aceh yang lebih baik. Aceh hebat yang semakin damai dan sejahtera,” kata Nova. Dalam sambutannya, Gubernur juga mengajak masyarakat Aceh untuk mengenang kembali jasa serta keterlibatan warga dunia terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. “Kita tentu harus berterima kasih dan mengingat bagaimana saudara-saudara kita, pemerintah dan masyarakat berbagai suku bangsa di nusantara serta komunitas internasional, segera turun tangan meringankan beban derita kita 17 tahun silam. Terlalu banyak bila kita sebut di sini nama individu, perusahaan, organisasi masyarakat dan persona sejagat dari berbagai benua, yang telah membantu kita,” kata Nova. “Kita semua tentu yakin, bahwa mereka paham, bagaimana kita sangat berterima kasih dan senantiasa mengingat segala kebaikan mereka. Dan kita pun dengan tulus mendoakan agar mereka senantiasa di lindungi Allah dan menerima imbalan setimpal, sesuai amal dan perbuatannya,” sambung Gubernur. Untuk diketahui bersama, pasca tsunami setidaknya ada 53 negara yang telah berkontribusi pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh selepas bencana. Sebagai bentuk terima kasih kepada lembaga dan negara donor, Pemerintah dan masyarakat Aceh memberikan apresiasi kepada negara-negara tersebut yang secara simbolik diabadikan dalam bentuk monumen “thanks to the world” dan prasasti “thank you and peace” yang mencantumkan nama dan bendera negara, serta ekspresi rasa syukur dalam bahasa masing-masing negara bersangkutan. Gubernur mengajak masyarakat untuk menjaga Monumen yang berada di sepanjang “jogging track” Lapangan Blang Padang, Banda Aceh itu, sebagai salah satu wujud terima kasih masyarakat Aceh pada masyarakat dunia yang telah membantu masyarakat Aceh bangkit. Nova juga mengingatkan, sama seperti tahun lalu, peringatan tsunami tahun ini masih dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat berbasis Cleanliness, Health, Safety, Environment CHSE melalui prinsip 6 M yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama. “Sesuai arahan Pak Presiden, dengan ditemukannya varian baru Omicron di Jakarta pada 16 Desember lalu, kita harus lebih meningkatkan lagi kewaspadaan. Karena, bukan tidak mungkin varian yang disebut-sebut jauh lebih mudah menyebar itu, akan menemukan jalan untuk masuk ke Aceh. Nauzubillahi minzalik,” kata Nova. Tetap Waspada, Siaga dan Tangguh Bencana Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan, bahwa hal terpenting dari seluruh rangkaian acara peringatan 17 tahun tsunami adalah perlunya semua pihak untuk memetik hikmah atas musibah yang telah lalu. Dan, dengan penuh kesadaran senantiasa bersiap siaga atas segala risiko bencana yang mungkin terjadi. “Selayaknya tetap kita simpan dalam kesadaran dan ingatan, bahwa negeri kita berada di Jalur Cincin Api dunia. Nanggroe Aceh yang bertuah ini, berada di depan sebuah megathrust atau patahan raksasa aktif, yang setiap saat dapat saja bergerak dan menimbulkan bencana,” ujar Nova mengingatkan. Karena itu, sambung Nova, dibutuhkan kolaborasi, bersama-sama bekerja, saling topang dalam semua ikhtiar terbaik bagi kemajuan masyarakat dan negeri. “Dengan keterlibatan semua pihak, kita akan dapat membantu masyarakat untuk bangkit dan berdaya. Kita akan selalu siaga menghadapi risiko bencana, menjadi tangguh bersama-sama,” pungkas Nova. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, didampingi Istri Dyah Erti Idawati memberikan santunan kepada anak yatim pada acara puncak peringatan 17 tahun tsunami Aceh di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, Minggu 26/12/2021. Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sejumlah anggota DPR RI serta unsur Forkopimda Aceh itu, Gubernur didampingi Istri Dyah Erti Idawati juga menyerahkan santunan kepada 60 orang anak yatim, yang secara simbolis diserahkan kepada 17 anak yatim, sebagai simbol pengingat 17 tahun tsunami. Peringatan 17 tahun tsunami Aceh juga diisi dengan Tausyiah singkat dari penceramah sekaligus ahli geologi Ustadz Faizal Andriansyah. Dalam Tausyiahnya, Ustadz Faizal menyampaikan sejumlah kejadian dan fenomena alam yang mungkin terjadi, khususnya di nusantara yang berada pada jalur cincin api dunia. “Upaya mengedukasi masyarakat dan generasi penerus adalah sebuah keharusan, karena hanya dengan pemahamanlah masyarakat dapat meminimalisir risiko bencana,” ujar Ustadz Faizal. Ustadz Faizal juga sempat mengutip Surat Al Fiil. Ustadz Faizal mengungkapkan, surat ini menggambarkan bagaimana Allah memberi pelajaran dan gambaran kepada Rasulullah, tentang kondisi kota Mekah pada masa kelahiran Rasulullah. arf Sumber . 450 298 73 226 358 49 118 33

pemerintah membangun taman edukasi tsunami di daerah